Informasi Dikecualikan Menjadi Dasar Kades Tidak Memberikan Informasi

(24/01) Persidangan kedua dengan nomor register 137/SI/X/2022 antara Pemohon Darto
Suparno melawan Kepala Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen digelar
dengan agenda Pemeriksaan Legal Standing dan klarifikasi. Pada sidang pertama Pemohon
belum dapat menyerahkan Surat Kuasa karena hadir diwakili oleh Kuasanya, sementara pihak
Termohon tidak hadir tanpa keterangan sehingga Majelis pada sidang kali ini memeriksa legal
standing Kuasa Pemohon dan Termohon yang hadir pribadi serta meminta keterangan para pihak
terkait pokok permohonan. Dalam sidang, secara lisan Pemohon menyatakan permohonan yang
diminta yakni informasi mengenai tanah letter C atas nama Bapak Pawirorejo selaku Bapak
Pemohon dan meminta fotokopi pengesahan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa tanah
Letter C tersebut berada di desa Mojodoyong.
Selanjutnya pihak Termohon menjelaskan dalam sidang telah menerima permohonan
Pemohon sebanyak 3 kali dan berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Sragen tentang daftar
informasi yang dikecualikan, huruf O bagian kecamatan dan desa yakni Buku C dan sebutan
lainnya merupakan informasi dikecualikan. Serta objek tanah yang dimaksud Pemohon telah
ingrah dan telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3491
K/PJT/1986.
Sementara itu Ketua Majelis Komisioner Widi Heriyanto, S.Sos beserta anggota Majelis
Komisioner Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos dan Drs. Sosiawan, M.H memberi penjelasan kepada
Pemohon, tidak tepat jika dasar pengecualian yang digunakan adalah surat keputusan Bupati. Hal
ini dikarenakan, Pemerintah Desa memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan pengecualian
informasi dan uji konsekuensi yang peraturannya telah tertuang di Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Majelis Komisioner
selanjutnya Kembali memastikan kepada Termohon terkait pokok permohonan Pemohon yang
tetap tidak dapat diberikan karena menurut Termohon informasi tersebut masuk dalam kategori
informasi dikecualikan. Oleh karenanya Majelis Kembali menunda sidang dan akan melanjutkan
agenda sidang dengan Pembuktian. Majelis Komisionerpun meminta Termohon untuk
melakukan uji konsekuensi dan hasilnya diserahkan pada sidang berikutnya.

Check Also

Ini Usul-Masukan KIP Jateng di Rakornas ke-15 Komisi Informasi Se-Indonesia Banjarmasin

KBRN,Surakarta: Seluruh Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi (KIP) Jawa Tengah mengikuti Rakornas Ke-15 Komisi Informasi …

Skip to content
macau18
playerslot88
daftar 123indo
prabujitu
MEGA888