Mengenai LHKPN

PERATURAN MENGENAI LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

SEJARAH SINGKAT LHKPN Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK. KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

• Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
• Pimpinan Bank Indonesia;
• Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
• Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Jaksa;
• Penyidik;
• Panitera Pengadilan; dan
• Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

LHKPN Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Pasal 29 Undang – undang No . 14 Tahun 2008

Pasal 29

1. (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola
   Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat
   komisi.
2. (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh
   Pemerintah.
3. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh
   sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas
   dan wewenangnya di bidang komunikasi dan
   informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
4. (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan
   oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang
   komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang
   bersangkutan.
5. (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota
   dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan
   wewenang di bidang komunikasi dan informasi di
   tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
6. (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran
   Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
   kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
   kabupaten/kota yang bersangkutan.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

LHKPN Kepala Dinas Kominfo Prov. Jateng
LHKPN Kepala Sekretriat Komisi Informasi Prov. Jateng