Rohkmad Fifin menyengketakan Kades Karangtengah Kabupaten Kendal ke Komisi Informasi Prov Jateng

(1/2/2023) Sidang ajudikasi non-litigasi antara Rohkhmad Fifin (Pemohon) melawan
Kepala Desa Karangtengah, Kab. Kendal (Termohon) diselenggarakan di ruang sidang Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah. Agenda persidangan dengan nomor sengketa 138/SI/XI/2022
ini adalah klarifikasi para pihak (pemohon dan termohon) setelah sebelumnya pemohon
mengajukan surat permohonan informasi kepada termohon mengenai salinan; 1)Anggaran
pendapatan dan belanja desa 2017 dan 2018, 2)Laporan pertanggungjawaban beserta lampiran
Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017 dan 2018, 3)RAB Jalan Rabatbeton dan
saluran di RW 03 Desa Karangtengah, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang
bersumber pada anggaran dana desa tahun 2017 beserta laporan pertanggungjawaban dan
lampiran.
Pihak Pemohon menjelaskan bahwa tujuan dari permohonannya adalah untuk
mendapatkan informasi terkait proses pengerjaan infrastruktur Jalan Rabatbeton dan saluran di
RW 03 Desa Karangtengah. Sebelumnya pihak pemohon mengirimkan surat keberatan kepada
termohon pada tanggal 31 Agustus 2022 dikarenakan tidak ditanggapinya permohonan informasi
tersebut, pemohon kemudian mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi
publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu Ketua Majelis Komisioner Drs. Sosiawan beserta para anggota Anggota
Majelis Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos dan Widi Heriyanto, S.Sos. memberi kesempatan kepada
Termohon untuk memberikan klarifikasi terkait Permohonan Pemohon. Kades Karangtengahpun
membenarkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan Rohkmad, namun tidak
ditanggapinya surat tersebut karena pihaknya sedang melakukan proses musyawarah terkait
informasi yang dimohonkan Pemohon dapat diberikan atau tidak. Kades juga menjelaskan telah
menyiapkan data-data yang dimohonkan Pemohon, namun sebelum informasi tersebut diberikan,
pihaknya ingin mengundang Pemohon terlebih dahulu untuk meminta penjelasan terkait
keperuntukkan informasi tersebut. Pada tahun 2017 Kades juga membenarkan tterdapat alokasi
anggaran untuk pembangunan jalan beton sepanjang 100 meter dengan saluran namun proses
pembangunan tersebut telah berjalan sesuai aturan telah diaudit oleh pihak pihak terkait. Dari
keterangan pihak Termohon inilah, Majelis Komisioner selanjutnya memutuskan melanjutkan
agenda sidang ke Mediasi karena dalam keterangan Termohon tidak menyampaikan informasi
dikecualikan, dan Majelis menilai Pemerintah Desa belum memahami tentang system dan teknis
pelayanan informasi. Namun mediasi yang dilakukan di hari yang sama, belum mendapatkan
kesepakatan sehingga Mediator dan atas kesepakatan para pihak memutuskan menunda mediasi.
Proses mediasi kedua akan dilakukan pada tanggal tujuh februari 2023.

Check Also

WRC Memohon Informasi Kepada Dua Desa Untuk Bahan Penelitian dan Kajian Internal

(2/8) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggelar sidang sengketa Watch Relation of Corruption (WRC) sebagai …

Skip to content