Kegiatan

Kami Keluarga Besar Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Mengucapkan Selmat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Mohon maaf Lahir dan Batin

Sidang Ajudikasi Sengketa Informasi dengan Nomor Register Sengketa 066/SI/IX/2023 antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) melawan Termohon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 30 Februari 2024 dengan agenda klarifikasi para pihak yang mana pihak Pemohon dikuasakan kepada Anton Sumedi, Mashuri dan Purwito yang pada sidang sebelumnya dihadiri oleh Pattar Sihotang selaku Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.Dalam keterangan Termohon …

(2/8) Sidang ajudikasi nonlitigasi dengan nomor register 039/SI/VII/2023 dilaksanakan di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Ali Mochfidzin, sebagai Pemohon, memohon informasi sebagai berikut: (1) RAB lampu penerangan jalan dusun 1 dan dusun 2 Desa Pegandon dengan sumber anggaran BKK Dana Dusun Tahun Anggaran 2022 beserta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan lampirannya; (2) PERDES dan APBDes tahun 2020; (3) PERDES …

(1/8) Sidang putusan atas sengketa informasi dengan nomor register 020/SI/VI/2023 antara Sdr. Jayusman sebagai Pemohon dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora sebagai Termohon diselenggarakan di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Sidang yang diketuai Indra Ashoka, S.E., bersama anggota majelis lainnya, Sutarto, S.H., M.Hum. dan Moh Asropi, S.Pd.I., mencapai Putusan akhir dimana Majelis mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Majelis Komisioner menyatakan …

(1/8) Sidang Putusan sengketa informasi dengan nomor register 012/SI/IV/2023 antara Abdul Aziz melawan Kades Pegirikan Kabupaten Tegal dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023 di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Komisioner, Moh Asropi, S.Pd.I., dan anggota komisioner lainnya, Setiadi, S.H., M.H. dan Sutarto, S.H., M.Hum., memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.  Majelis Komisioner menyatakan informasi …

(2/8) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggelar sidang sengketa Watch Relation of Corruption (WRC) sebagai pihak Pemohon dengan dua kades secara bersamaan, yaitu Kepala Desa Bumiharjo (027/SI/VI/2023) dan Kepala Desa Klebu (028/SI/VI/2023) yang kemudian disebut sebagai Termohon. Persidangan ini digunakan untuk mengklarifikasi permohonan Pemohon mengenai salinan dokumen APBDes, RAB, LPJ, SPJ, serta realisasi berkuitansi Desa Bumiharjo dan Desa Klebu, Kecamatan Keling, …

(17/7) Sengketa Informasi dengan nomor register 025/SI/VI/2023 antara LBH Yogyakarta sebagai pihak Pemohon melawan BPN Kota Surakarta sebagai pihak Termohon memasuki tahap pembuktian. Dalam persidangan ini, Pemohon melampirkan 13 bukti dokumen, salah satunya merupakan surat hibah tanah yang diberikan oleh pemilik tanah sebelumnya sesuai dengan silsilah ahli waris. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 3 orang saksi yang merupakan warga asli …

(28/7) Klarifikasi atau Sanggah Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Tahap I diselenggarakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26-28 Juli 2023. Adapun Monitoring dan Evaluasi Tahap I merupakan penilaian terhadap ketersediaan informasi wajib berkala pada website dan media sosial badan publik yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023-11 Juni 2023. Untuk menanggapi hasil penilaian tersebut, Komisi Informasi …

(11/7) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bersama Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan acara Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2023 di Aula Swadaya Masyarakat. Acara tersebut dihadiri 86 desa dari 29 kabupaten, baik secara luring ataupun daring. Indra Ashoka Mahendrayana, S.E. selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah membuka kegiatan sosialisasi monev desa ini sekaligus menghimbau …

(1/2/2023) Sidang ajudikasi non-litigasi antara Rohkhmad Fifin (Pemohon) melawanKepala Desa Karangtengah, Kab. Kendal (Termohon) diselenggarakan di ruang sidang KomisiInformasi Provinsi Jawa Tengah. Agenda persidangan dengan nomor sengketa 138/SI/XI/2022ini adalah klarifikasi para pihak (pemohon dan termohon) setelah sebelumnya pemohonmengajukan surat permohonan informasi kepada termohon mengenai salinan; 1)Anggaranpendapatan dan belanja desa 2017 dan 2018, 2)Laporan pertanggungjawaban beserta lampiranAnggaran pendapatan dan belanja desa …