Tag Archives: penganugerahan

DPRD Harus Transparan dan Akuntabel dalam Pembuatan Perda

Komisi Informasi (KI) itu bukan suatu lembaga mandiri yang menangani penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik saja, tapi tugas yang lebih penting dan utama adalah bagaimana bisa mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance), yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Hal itu disampaikan Zainal Abidin Petir, koordinator penyelesaian sengketa informasi, …

Read More »

FGD Penguatan Layanan Informasi Publik BPKP Wilayah Tengah 2015.

Semarang (29/04) Biro Hukum dan Humas BPKP melaksanakan focus group discussion (FGD) dengan tema penguatan layanan informasi BPKP wilayah tengah tahun 2015, acara FGD yang dilaksanakan di kantor perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah diikuti oleh para pejabat dan pegawai di perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan layanan informasi publiK, turut hadir dalam acara tersebut narasumber dari Komisi Informasi …

Read More »

DPRD Harus Transparan dan Akuntabel dalam Pembuatan Perda

Komisi Informasi (KI) itu bukan suatu lembaga mandiri yang menangani penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik saja, tapi tugas yang lebih penting dan utama adalah bagaimana bisa mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance), yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Hal itu disampaikan Zainal Abidin Petir, koordinator penyelesaian sengketa informasi, …

Read More »

Empat Daerah di Provinsi Jawa Tengah Langgar Undang – Undang KIP

Masih ada 4 Daerah yang melanggar Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 4 daerah itu diantaranya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Tegal, karena belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU KIP terutama di pasal 21, mewajibkan setiap Badan Publik membuat PPID. Pembentukan PPID paling …

Read More »

KI Nusa Tenggara Barat Study di KI Jawa Tengah

Semarang, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KI Prov NTB) pada hari rabu(31/10) datangi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KI Prov. Jateng) dalam rangka study banding. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua KI Prov NTB tersebut kemudian disambut langsung oleh ketua KI Prov Jateng beserta jajarannya. Dalam suasana santai, KI Prov NTB menceritakan semua permasalahan yang dialami. KI Prov NTB merupakan …

Read More »

Tantangan Penegakan Transparansi

suara merdeka, 28/09/2012. “Akibat missing link dalam alur pengawasan, muncul banyak sengketa terkait dengan laporan keuangan badan publik” DUA tahun lebih setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diberlakukan, badan-badan publik pemerintah tetap saja kesulitan membuka diri. Indikatornya adalah jumlah sengketa informasi di Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi. Komisi Informasi Jateng misalnya, telah menangani 120 …

Read More »

PN SEMARANG SEPAKAT DAMAI DENGAN LBH MAWAR SARON DALAM SIDANG SENGKETA INFORMASI DI KIP JATENG

Rabu (14/1) Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, menggelar persidangan sengketa informasi dengan register Nomor Register Sengketa 0093/SI/IX/2014 antara Pemohon Baskoro Budhi Darmawan melawan Termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang. Sidang dipimpin Ketua MK Zainal Abidin, Nur Fuad dan Sosiawan masing-masing selaku anggota. Pemohon meminta informasi mengenai Titik –titik Koordinat dan peta lampiran yang terdapat di surat ijin lokasi …

Read More »
Skip to content