You are here:
.TRANSPARANSI TATA KELOLA PARPOL.

TRANSPARANSI TATA KELOLA PARPOL

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE  Fb. Fx. Handoko Agung S, S.sosMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mewacanakan peningkatan alokasi anggaran negara bagi parpol sebesar Rp 1 trilyun per tahun. Dana ini bisa lebih...

Read More..

DPRD Harus Transparan dan Akuntabel dalam Pembuatan Perda

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Komisi Informasi (KI) itu bukan suatu lembaga mandiri yang menangani penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik  saja, tapi tugas yang lebih penting dan utama...

Read More..

.sidang ajudikasi pembangunan pabrik semen.

sidang ajudikasi pembangunan pabrik semen

Sidang Sengketa Informasi Pembangunan Pabrik Semen di Rembang  Rabu (14/1) Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, menggelar persidangan sengketa informasi dengan register Nomor Register Sengketa 0093/SI/IX/2014 antara Pemohon Baskoro Budhi Darmawan melawan Termohon Sekretaris...

Read More..

.Hasil Akhir Pemeringkatan Badan Publik.

Hasil Akhir Pemeringkatan Badan Publik

Hasil Akhir Pemeringkatan Badan Publik 2014  Anugerah keterbukaan badan publik dimaksudkan untuk mendorong eksekutif, legislatif, dan yudikatif selaku penyelenggara negara agar lebih terbuka kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Informasi Jateng Rahmulyo Adi Wibowo. “Makin terbuka,...

Read More..

TRANSPARANSI TATA KELOLA PARPOL

 

Fb. Fx. Handoko Agung S, S.sos

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mewacanakan peningkatan alokasi anggaran negara bagi parpol sebesar Rp 1 trilyun per tahun. Dana ini bisa lebih kecil, bisa lebih besar tergantung oleh banyak hal. Termasuk kondisi keuangan negara.

Selengkapnya...

DPRD Harus Transparan dan Akuntabel dalam Pembuatan Perda

Komisi Informasi (KI) itu bukan suatu lembaga mandiri yang menangani penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik  saja, tapi tugas yang lebih penting dan utama adalah bagaimana bisa mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance), yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Hal itu disampaikan Zainal Abidin Petir, koordinator penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi Jawa Tengah di hadapan peserta workshop “Penguatan Tugas dan Fungsi Budgeting serta Peningkatan Kualitas Kinerja” bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati di hotel Kesambi Semarang, yang diselenggarakan LPPM Universitas Muhamadiyah Surakarta belum lama ini.

Selengkapnya...

Sidang Sengketa Informasi Pembangunan Pabrik Semen di Rembang

 


Rabu (14/1) Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, menggelar persidangan sengketa informasi dengan register Nomor Register Sengketa 0093/SI/IX/2014 antara Pemohon Baskoro Budhi Darmawan melawan Termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang. Sidang dipimpin Ketua MK Zainal Abidin, Nur Fuad dan Sosiawan masing-masing selaku anggota.

Selengkapnya...

Hasil Akhir Pemeringkatan Badan Publik 2014

 
Anugerah keterbukaan badan publik dimaksudkan untuk mendorong eksekutif, legislatif, dan yudikatif selaku penyelenggara negara agar lebih terbuka kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Informasi Jateng Rahmulyo Adi Wibowo.

“Makin terbuka, penyelenggaraan negara akan makin dapat dipertanggungjawabkan. Juga akan meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,” katanya, Minggu (16/11).

Seperti diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang dinobatkan sebagai badan publik terbaik dalam tata kelola informasi publik. suaramerdeka.com

Berikut Hasil Akhir Badan Publik yang mendapat Penghargaan :

Selengkapnya...

KI Jateng Gelar Penganugerahan Badan Publik Paling Transparan dan Terburuk

Komisi Informasi (KI) Jateng akan menggelar rangkaian kegiatan terbesar yang belum pernah dilakukan KI di Indonesia selama ini. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam sehari, Minggu, 16 Nopember 2014 di Surakarta, yakni gerak jalan massal masyarakat dengan badan publik (eksekutif dan legislatif), diskusi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Jawa Tengah, pemberian anugerah pemeringkatan badan publik paling transparan dan terburuk, dan penandatanganan pakta integritas keterbukaan informasi publik gubernur dan bupati/walikota se Jawa Tengah wujudkan pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Selengkapnya...

KOMISI INFORMASI 
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Trilomba   Juang   No. 18 
S E M A R A N G  50243 
Telp.(024) 8411093 
email : kiprovjateng@yahoo.com; 
kiprovjateng@gmail.com; 
ki@kipjateng.jatengprov.go.id
 

Copyright © Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 2015

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.