You are here:
.3 Hari 20 Sengketa Disidangkan.

3 Hari 20 Sengketa Disidangkan

3 Hari 20 Sengketa Disidangkan  Rabu, 17 September 2014 - Komisi Informasi menyidangkan 20 sengketa Informasi Publik , keseluruhan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi dari kelompok orang “Mata Umat” yg diwakilkan oleh Sdr Muhammad Hidayat S....

Read More..

.Sidang Ajudikasi Tahap Pertama antara Muhammad HS dengan Pangdam IV Diponegoro Ditunda.

Sidang Ajudikasi Tahap Pertama antara Muhammad HS dengan Pangdam IV Diponegoro Ditunda

Sidang Ajudikasi Tahap Pertama antara Muhammad HS dengan Pangdam IV Diponegoro Ditunda ...

Read More..

.Muhammad Hidayat Walk Out ketika dibacakan Putusan Sela .

Muhammad Hidayat Walk Out ketika dibacakan Putusan Sela

Muhammad Hidayat Walk Out ketika dibacakan Putusan Sela  Selasa (2/9) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggelar persidangan ajudikasi nonlitigasi...

Read More..

.Badan Publik Menunggu Jadwal Sidang.

Badan Publik Menunggu Jadwal Sidang

Badan Publik Menunggu Jadwal Sidang Semarang, rabu 10 September 2014 – Kepatuhan Badan Publik sebagai Termohon dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah layak diapresiasi. Semoga kepatuhan tersebut mendorong badan Publik semakin meningkatkan kualitas...

Read More..

KOMISI INFORMASI

PROVINSI JAWA TENGAH

 

KERANGKA ACUAN

PENILAIAN BADAN PUBLIK

PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN/KOTA

 

A.   Latar Belakang

 

Setelah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik resmi berlaku, terjadi pergeseran paradigma pengelolaan informasi publik. Dari yang semula informasi bersifat tertutup dengan beberapa bersifat terbuka, kini menjadi semua informasi bersifat terbuka selain yang dikecualikan. Konsekwensinya, pengelolaan atau penyelenggaraan kekuasaan negara yang pada awalnya tertutup dengan hak akses atas informasi yang terbatas menjadi lebih terbuka dengan hak akses atas informasi terbuka lebar.

 

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pokok dari UU KIP untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengelolaan dan pelayanan informasi itu sendiri menjadi penting dalam konteks menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik.

 

Berkenaan dengan salah satu tujuan UU KIP tersebut, pemerintah provinsi Jawa Tengah serta pemerintah kabupaten/kota di 35 (tiga puluh lima) sebagai badan publik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UU KIP telah membentuk dan menetapkan struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang menjadi hak publik.

 

Pembentukan dan penetapan struktur PPID di lingkungan Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dapat dimaknakan, pertama,  sebagai respon positif jajaran pemerintahan sebagai badan publik untuk mematuhi UU KIP beserta regulasi-regulasi teknisnya. Terlebih mengacu kepada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kewajiban badan publik dalam memberikan layanan informasi menjadi bagian dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif atau pelayanan administrasi publik.

 

Makna kedua atas pembentukan dan penetapan struktur PPID adalah bentuk kesiapan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadikan diri sebagai Badan Publik  yang terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP.

 

Maka berdasarkan dua makna diatas dan dengan mempertimbangkan bahwa UU KIP telah berjalan 4 (empat) tahun, menjadi penting untuk menilai dan mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi. Dalam hal ini sejauhmana Badan Publik memiliki kepatuhan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam UU KIP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Informasi (Perki) dan atau Peraturan Gubernur serta Peraturan-peraturan tingkat kabupaten/kota.

 

Bahwa penilaian dan evalusasi dilakukan terhadap PPID di lingkungan Badan Publik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini terkait dengan pernyataan di paragraf awal bahwa  penyelenggaraan kekuasaan negara pada prinsipnya harus terbuka. Terlebih dalam posisinya sebagai penyelenggara kekuasaan negara, Badan Publik Pemerintah adalah pihak yang memiliki dan menguasai informasi-informasi publik yang berkaitan dengan kepentingan hajat orang banyak.

 

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan melakukan penilaian terhadap Badan Publik / PPID di wilayah Jawa Tengah yang meliputi penilaian atas kelembagaan, kinerja dan pelayanan informasi.

 

B.   Dasar Pelaksanaan

1.    UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

2.    Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

3.    Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik.

4.    Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

5.    Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

6.    Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan  Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

7.    Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah

8.    Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 550/1 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

9.    Hasil Rakornas Komisi Informasi se Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Standarisasi Strategi Komunikasi Komisi Informasi

 

C.   Tujuan

 

Kegiatan penghargaan Badan Publik memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1.    Mengetahui kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan UU KIP

2.    Mengetahui tingkat keterbukaan Badan Publik dalam layanan informasi publik

3.    Melakukan pemeringkatan kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan UU KIP

4.    Mendapatkan gambaran keterbukaan informasi Badan Publik

5.    Mendapatkan gambaran kinerja PPID sebagai bahan perbaikan standar layanan informasi publik.

 

D.   Kegiatan Pemeringkatan

Batasan

1.    Penilaian dan monitoring dilakukan terhadap PPID di Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 550/1 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.    PPID di 35 Kabupaten/Kota di wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

 

 

Parameter Penilaian

Penilaian Badan Publik/PPID menggunakan variabel instrumen:

1.    Variabel Kelembagaan.

Penilaian terhadap Badan Publik/PPID berkaitan dengan pengelolaan dan pembentukan lembaga pelayanan informasi publik di badan publik yang mencakup norma-norma dasar, keuangan dan atau ketersediaan sarana prasarana serta sumberdaya manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

 

2.    Variabel Kinerja Badan Publik/PPID

Penilaian terhadap kegiatan badan publik yang secara kuantitas dan kualitas dapat diamati, dapat diukur yang memberikan gambaran pencapaian hasil tertentu dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

 

3.    Variabe Pelayanan Informasi Publik

Penilaian terhadap kewajiban-kewajiban Badan Publik dalam memberikan, melayani dan menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

 

Penilaian

Penilaian kepada badan publik dilakukan dengan beberapa tahapan:

1.    Penilaian atas website resmi badan publik.

2.    Penilaian self assesment, Badan Publik mengisi secara mandiri kuesioner yang diberikan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian dikembalikan pada tanggal yang ditentukan.

3.    Hasil penilaian website ditambah penilaian self assesment menjadi dasar untuk menentukan 20 BP Kabupaten/Kota dan 20 BP Provinsi untuk dilakukan visitasi.

4.    Visitasi akan melihat dan menilai bukti-bukti materiil yang sudah diinformasikan dalam self assesment, terutama informasi-informasi dalam variabel kelembagaan, melayani, memberikan dan mengumumkan.

 

 

Kategori Penghargaan

Penghargaan BP/PPID Provinsi Jawa Tengah

1.    Satu Terbaik BP Provinsi  Seluruh Kategori

2.    Tiga Terbaik BP Provinsi Kategori Kelembagaan

3.    Tiga Terbaik BP Provinsi  Kategori Kinerja

4.    Tiga Terbaik BP Provinsi  Kategori Pelayanan Informasi

 

 

Penghargaan BP/PPID Kabupaten/Kota

1.    Satu Terbaik BP/PPID Kab/Kota Seluruh Kategori.

2.    Tiga Terbaik BP/PPID Kab/Kota Kategori Kelembagaan

3.    Tiga Terbaik BP/PPID Kab/Kota Kategori Kinerja

4.    Tiga Terbaik BP/PPID Kab/Kota Kategori Pelayanan Informasi

 

E.   Penutup.

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk menjadi pedoman.

 

 Download Instrumen Penilaian Badan Publik 

Back to top
KOMISI INFORMASI 
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Trilomba   Juang   No. 18 
S E M A R A N G  50243 
Telp.(024) 8411093 
email : kiprovjateng@yahoo.com; 
kiprovjateng@gmail.com; 
ki@kipjateng.jatengprov.go.id
 

Copyright © Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 2014

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.