Sejak dilantik bulan Juni 2014, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang baru telah memeriksa serta memutus perkara sengketa informasi publik sejumlah 78 perkara dan ditambah 12 perkara lama hingga di tahun 2014 sejumlah 90 perkara. Data statistik sengketa informasi publik tersebut menunjukkan bahwa badan publik di 35 kab/kota di Jawa Tengah belum siap melaksanakan amanat UU No.14 tahun 2008 …

Fb. Fx. Handoko Agung S, S.sos Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mewacanakan peningkatan alokasi anggaran negara bagi parpol sebesar Rp 1 trilyun per tahun. Dana ini bisa lebih kecil, bisa lebih besar tergantung oleh banyak hal. Termasuk kondisi keuangan negara. Tujuan pemberian anggaran negara kepada parpol dalam jumlah yang sangat fantastis, didasarkan kepada banyak hal yang selama ini menjadi …

Komisi Informasi (KI) itu bukan suatu lembaga mandiri yang menangani penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik saja, tapi tugas yang lebih penting dan utama adalah bagaimana bisa mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance), yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Hal itu disampaikan Zainal Abidin Petir, koordinator penyelesaian sengketa informasi, …

Semarang (29/04) Biro Hukum dan Humas BPKP melaksanakan focus group discussion (FGD) dengan tema penguatan layanan informasi BPKP wilayah tengah tahun 2015, acara FGD yang dilaksanakan di kantor perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah diikuti oleh para pejabat dan pegawai di perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan layanan informasi publiK, turut hadir dalam acara tersebut narasumber dari Komisi Informasi …

Sejak dilantik bulan Juni 2014, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang baru telah memeriksa serta memutus perkara sengketa informasi publik sejumlah 78 perkara dan ditambah 12 perkara lama hingga di tahun 2014 sejumlah 90 perkara. Data statistik sengketa informasi publik tersebut menunjukkan bahwa badan publik di 35 kab/kota di Jawa Tengah belum siap melaksanakan amanat UU No.14 tahun 2008 …

Fb. Fx. Handoko Agung S, S.sos Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mewacanakan peningkatan alokasi anggaran negara bagi parpol sebesar Rp 1 trilyun per tahun. Dana ini bisa lebih kecil, bisa lebih besar tergantung oleh banyak hal. Termasuk kondisi keuangan negara. Tujuan pemberian anggaran negara kepada parpol dalam jumlah yang sangat fantastis, didasarkan kepada banyak hal yang selama ini menjadi …

Komisi Informasi (KI) itu bukan suatu lembaga mandiri yang menangani penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik saja, tapi tugas yang lebih penting dan utama adalah bagaimana bisa mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance), yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Hal itu disampaikan Zainal Abidin Petir, koordinator penyelesaian sengketa informasi, …

Masih ada 4 Daerah yang melanggar Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 4 daerah itu diantaranya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Tegal, karena belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU KIP terutama di pasal 21, mewajibkan setiap Badan Publik membuat PPID. Pembentukan PPID paling …

Komisi Informasi (KI) Jateng akan menggelar rangkaian kegiatan terbesar yang belum pernah dilakukan KI di Indonesia selama ini. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam sehari, Minggu, 16 Nopember 2014 di Surakarta, yakni gerak jalan massal masyarakat dengan badan publik (eksekutif dan legislatif), diskusi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Jawa Tengah, pemberian anugerah pemeringkatan badan publik paling transparan dan …

Anugerah keterbukaan badan publik dimaksudkan untuk mendorong eksekutif, legislatif, dan yudikatif selaku penyelenggara negara agar lebih terbuka kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Informasi Jateng Rahmulyo Adi Wibowo. “Makin terbuka, penyelenggaraan negara akan makin dapat dipertanggungjawabkan. Juga akan meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,” katanya, Minggu (16/11). Seperti diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah dan …